Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti, memberikan apresiasi terhadap respons terbuka pemerintahan Prabowo Subianto terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang direncanakan pada tahun 2025. Haris menyatakan keyakinannya bahwa semua masukan dari berbagai elemen masyarakat akan didengar untuk diterapkan dalam kebijakan tersebut.
Respons Terbuka Terhadap Kritik
-
Keterbukaan Pemerintah: Haris menekankan bahwa pemerintahan Prabowo tidak menutup diri terhadap kritik. Mereka menerima pandangan dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat, agama, pelaku usaha, intelektual, dan ekonom, terkait penerapan PPN 12%.
-
Peran Organisasi dan Instansi: Haris yakin bahwa kritik dan masukan dari lembaga seperti MUI, KWI, PGI, serta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akan dipertimbangkan serius dalam kebijakan tersebut.
Konteks Global
- Geopolitik ‘Saling Kunci’: Haris menyoroti situasi geopolitik dunia, di mana terjadi persaingan antara blok barat (yang dipimpin oleh AS dan Uni Eropa) dengan China dan Rusia. Hal ini menyebabkan perubahan dari konsensus pasar bebas menjadi perdagangan yang lebih mengutamakan hubungan politik antar negara.
Tanggung Jawab dan Tantangan
-
Keterbatasan Kebijakan: Haris menyadari bahwa setiap pemerintahan, termasuk yang dipimpin Prabowo, menghadapi keterbatasan dalam mengambil keputusan sulit di tengah kondisi global yang tidak menentu.
-
Bukan Inisiasi Baru: Peningkatan PPN bukan inisiatif baru dari pemerintahan saat ini, namun langkah tersebut diambil untuk mematuhi undang-undang yang berlaku.
Pemulihan Ekonomi
-
Perlindungan untuk Masyarakat: Haris menegaskan pentingnya agar kenaikan PPN tidak merugikan ekonomi dan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Fokus ditempatkan pada penerapan PPN untuk barang mewah.
-
Hati-hati dalam Implementasi: Haris berharap kategorisasi terkait barang yang dikenai PPN 12% akan dibuat secara cermat untuk mencegah gangguan terhadap daya beli rakyat.
Semangat Persatuan
- Menghadapi Tantangan: Haris mendorong agar perbedaan pandangan terkait kebijakan ekonomi tidak menghilangkan semangat persatuan dalam membangun ekonomi nasional, terutama menghadapi potensi dampak negatif akibat persaingan geopolitik global.
Haris Rusly Moti menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan menghadapi dampak dari ketidakpastian ekonomi dan gejolak politik global, sambil tetap berpegang pada prinsip penerimaan masukan dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan ekonomi.
Video Prabowo Memuji Pelaksanaan Pilkada: Menyatakan Gugatan adalah Bagian dari Demokrasi